Kementerian Keuangan memegang peran penting dalam:
- pembiayaan transformasi digital pemerintahan,
- reformasi PNBP sektor digital,
- dan penyelarasan insentif fiskal bagi industri infrastruktur serta ekosistem teknologi nasional.
Apa yang bisa dicapai bila orkestrasi berjalan dan Komdigi diperkuat
Bila orkestrasi nasional berjalan dengan benar dan Komdigi mampu menjalankan peran sebagai tulang punggung infrastruktur digital, maka horizon dampaknya sangat luas.
Untuk layanan publik
- Layanan lintas sektor—kependudukan, kesehatan, bantuan sosial, perizinan, pendidikan, hingga pajak—dapat berbasis satu ekosistem data nasional.
- Proses layanan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan minim tatap muka.
- Pemerintah dapat bergerak menuju data-driven governance, di mana perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program berbasis data terintegrasi, bukan sekadar laporan sektoral.
Untuk dunia usaha
- Perizinan menjadi lebih cepat, pasti, dan konsisten.
- Integrasi data antarlembaga mengurangi biaya transaksi dan biaya kepatuhan.
- Kepastian standar sistem dan keamanan digital meningkatkan kepercayaan investor, khususnya pada sektor digital, industri berteknologi tinggi, pariwisata, kesehatan, dan logistik.
Untuk ketahanan nasional
- Infrastruktur digital pemerintahan menjadi lebih tangguh terhadap serangan siber.
- Perlindungan data warga negara menjadi bagian dari arsitektur nasional, bukan sekadar kebijakan internal kementerian.
Dengan desain yang tepat, transformasi digital bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.
Penutup: Dua Pilar yang Harus Berdiri Sejajar
Indonesia berada di persimpangan penting. Ekonomi digital terus tumbuh, tetapi tanpa fondasi orkestrasi dan tata kelola yang kuat, potensi tersebut akan tergerus oleh fragmentasi kebijakan, lemahnya integrasi data, dan meningkatnya risiko keamanan.
Karena itu, penguatan Komdigi sebagai pengampu utama infrastruktur digital nasional harus berjalan seiring dan setara dengan penguatan KemenPANRB sebagai diamond presidential body yang mengorkestrasi manusia, kelembagaan, proses birokrasi, dan tata kelola transformasi digital pemerintahan.
Komdigi membangun dan mengamankan fondasi digitalnya.
KemenPANRB menggerakkan mesin birokrasinya.
Keduanya bukan saling menggantikan, melainkan harus berdiri sejajar sebagai dua pilar utama transformasi digital negara.
Tanpa Komdigi yang kuat, Indonesia tidak memiliki tulang punggung infrastruktur dan keamanan digital nasional.
Namun tanpa KemenPANRB yang kuat, teknologi tidak akan pernah benar-benar mengubah cara negara bekerja.
Orkestrasi nasional yang tegas, dengan Komdigi dan KemenPANRB sebagai dua pilar imbang di bawah kepemimpinan Presiden, bukan sekadar agenda administratif—melainkan strategi negara untuk mempercepat layanan publik, memperkuat dunia usaha, dan membangun ketahanan digital Indonesia di tengah kompetisi global.