Oleh: Teguh Anantawikrama
ACEH.DISWAY.ID - Transformasi digital pemerintahan bukan sekadar memindahkan layanan ke kanal daring. Ia adalah pekerjaan negara untuk membangun kesatuan data, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta ketahanan dan keamanan digital sebagai fondasi layanan publik dan daya saing dunia usaha.
Hari ini, problem utamanya bukan kekurangan aplikasi, melainkan kekurangan orkestrasi. Fragmentasi sistem, tumpang tindih platform, standar data yang tidak seragam, dan lemahnya tata kelola sekuriti membuat digitalisasi berjalan cepat, tetapi tidak kokoh.
Di sinilah Indonesia membutuhkan desain kelembagaan yang tegas, berimbang, dan saling mengunci.
Mengapa Orkestrasi dan Governance Menjadi Kunci?
Tanpa orkestrasi nasional yang kuat, transformasi digital akan berhenti pada proyek sektoral:
- layanan publik tidak terintegrasi,
- data tidak dapat saling digunakan,
- kebijakan digital berjalan sendiri-sendiri,
- dan risiko kebocoran serta gangguan sistem semakin besar.
Padahal, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa orkestrasi yang solid dan institusi pengampu yang kuat mampu menghasilkan dampak nyata, antara lain:
- percepatan proses layanan publik secara signifikan (puluhan persen lebih cepat dibanding proses manual),
- pengurangan biaya operasional pemerintah melalui penghapusan duplikasi sistem,
- peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan,
- serta peningkatan kepercayaan publik.
Yang tidak kalah penting, tata kelola digital yang baik selalu meletakkan keamanan (security) sebagai pilar utama. Infrastruktur digital pemerintahan hari ini sudah menjadi bagian dari infrastruktur kritikal nasional. Gangguan sistem layanan, kebocoran data kependudukan, atau serangan terhadap platform pelayanan publik bukan lagi isu teknis, melainkan isu ketahanan negara.
Arsitektur Lembaga: Siapa Melakukan Apa?
Agar transformasi digital tidak kembali terjebak pada fragmentasi, pembagian peran antarlembaga harus dirancang secara eksplisit dan mengikat.
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
KemenPANRB perlu diposisikan sebagai diamond presidential body dalam transformasi digital pemerintahan.
Artinya, KemenPANRB berfungsi sebagai simpul strategis di bawah Presiden untuk:
- mengorkestrasi transformasi sumber daya manusia aparatur,
- menata dan menyelaraskan kelembagaan digital lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
- menyatukan proses bisnis birokrasi digital,
- serta mengawal konsistensi reformasi tata kelola layanan publik.
Tanpa orkestrasi terhadap manusianya, struktur organisasinya, dan proses kerjanya, teknologi tidak akan pernah benar-benar mengubah wajah birokrasi.
2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)