ACEH.DISWAY.ID - Pemerintah terus mendorong inisiatif digital dalam proses penyaluran bantuan sosial, khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), guna menjangkau 35 juta keluarga penerima manfaat secara lebih cepat dan efisien.
Menurut Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, mekanisme digital membuat masyarakat tak perlu lagi mengantri panjang di kantor pos. “Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau proses penyaluran di Kantor Layanan Pos Universal Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali. Transformasi Mekanisme Penyaluran Beberapa perubahan kunci yang diperkenalkan dalam proses penyaluran BLT secara digital antara lain:Pemanfaatan undangan barcode khusus yang dikirim ke alamat penerima agar proses pengambilan lebih tertata.
Pengantaran langsung ke rumah bagi keluarga yang tidak bisa hadir ke pos atau bank penyalur, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal.
Integrasi antara layanan dari PT Pos Indonesia, bank-Himbara, dan kanal digital guna mempercepat distribusi hingga wilayah terpencil. “Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” tambah Meutya.
Koneksi internet dan infrastruktur digital yang belum merata hingga pelosok daerah menjadi hambatan dalam pengiriman undangan ataupun proses verifikasi.
Akurasi data penerima masih menjadi sorotan agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang dimandatkan.
Penjelasan yang cukup kepada masyarakat mengenai mekanisme baru agar proses tidak menimbulkan kebingungan dan keamanan data tetap terjaga.
Kecepatan dan kepastian — Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan bisa lebih cepat memperoleh dana tanpa harus menunggu lama atau mengantri panjang.
Kenyamanan yang lebih baik — Pemerintah menegaskan bahwa bantuan akan “dikirim sampai ke rumahnya langsung” jika penerima tidak bisa hadir ke lokasi penyaluran.
Keterbukaan dan akuntabilitas — Adanya sistem undangan dan digitalisasi logistik membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi salah sasaran.
Harapan terhadap pemerataan — Dengan cakupan hingga 35 juta keluarga, diharapkan dampak bantuan sosial menjadi lebih luas dan mampu menjaga daya beli masyarakat dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan.