JAKARTA, DISWAY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat pernyataan yang mengejutkan publik terkait temuan tambang emas ilegal skala besar di kawasan yang dekat dengan ikon pariwisata internasional, Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tambang gelap ini ditaksir memiliki kemampuan produksi emas hingga tiga kilogram per hari.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V, Dian Patria, dalam kegiatan 'Briefing Media Mewujudkan Pertambangan Bebas dari Korupsi: Tata Kelola Perizinan dan Pengawasan yang Bersih dan Akuntabel' di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 21 Oktober 2025.
BACA JUGA:Israel-Hamas Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata, AS Beri Netanyahu Peringatan Keras!
BACA JUGA:Yuk Para Pengusaha dan Mahasiswa Merapat, Pendaftaran BTN Housingpreneur Sudah Dibuka
KPK Terkejut 3 Kg Emas Diproduksi Hanya 1 Jam dari Mandalika
Dian Patria mengaku terkejut dengan skala operasional tambang yang tersembunyi tersebut.
Ia menyebut, temuan tambang emas besar di Pulau Lombok yang hanya berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Sirkuit Mandalika, di luar perkiraan banyak pihak.
"Saya juga baru tahu. Saya enggak pernah menyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika, ada tambang emas besar," ujar Dian.
Lebih lanjut, ia memaparkan angka produksi yang fantastis.
BACA JUGA:Meski Mendung, Ribuan Santri Aceh Kibarkan Semangat 'Santri Mandiri, Indonesia Berprestasi'
BACA JUGA:Desakan Reshuffle Kabinet Menguat, Iwel Sastra: Jaga Legitimasi dan Kepercayaan Publik Mendesak
"Dan itu luar biasa ternyata bisa 3 kilo emas 1 hari, hanya 1 jam dari Mandalika. Dan ternyata di Lombok itu banyak (lagi) tambang emas ilegal," tutur Dian, mengindikasikan bahwa masalah penambangan ilegal di Lombok jauh lebih masif dari yang diketahui.
Jika dihitung dengan harga emas saat ini, potensi keuntungan gelap dari satu lokasi tambang ilegal ini saja bisa mencapai miliaran rupiah dalam sehari, mencerminkan kerugian negara yang sangat besar dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan kerusakan lingkungan.
Ancaman Beking dan Ultimatum Keras KPK
Temuan tambang ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai masalah penegakan hukum biasa, tetapi juga terkait erat dengan isu korupsi dan backing (pelindung) yang melibatkan oknum berkuasa.
Dian Patria secara tegas menyatakan bahwa KPK akan mendorong pemerintah dan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk segera menindak tambang ilegal tersebut dan menegakkan aturan yang berlaku.