BANDA ACEH, DISWAY.ID -- Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih (KDMP/KKMP) adalah program revolusioner dari pemerintahan Prabowo Subianto yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Hingga Juli 2025, sebanyak 80.081 koperasi telah berbadan hukum. Program ini bertujuan membangun fondasi ekonomi yang kuat dari akar rumput, memberdayakan masyarakat, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong.
Kopdes Merah Putih memiliki pendekatan unik yang membedakannya dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika BUMDes lebih birokratis dan dikelola tokoh tertentu, Koperasi Merah Putih diinisiasi langsung oleh pemerintah pusat (top-down) namun keputusan penting tetap di tangan anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
BACA JUGA:Danantara: Ambisi Indonesia Lampaui Temasek dan Khazanah
BACA JUGA:Mualem saat Lantik 5.789 PPPK Aceh: Jaga Integritas, Berikan Pelayanan Terbaik
Hal ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan utamanya adalah memutus rantai distribusi yang panjang untuk menekan harga produk dan memberdayakan UMKM.
Artikel ini memberikan contoh keberhasilan di Kelurahan Mekarjaya, Depok, yang fokus pada pengelolaan sampah, digitalisasi transportasi, dan sembako, serta mengembangkan aplikasi startup koperasi.
Di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan, koperasi ini berfungsi sebagai etalase produk UMKM lokal, dengan pasokan sembako dan gas elpiji dari BUMD dan Pertamina.
BACA JUGA:Said Didu Puji Langkah Prabowo: Akhir Era Tantiem Bagi Komisaris BUMN
BACA JUGA:Indonesia Kembali Kirim Bantuan Kemanusiaan 10.000 Ton Beras untuk Palestina di Gaza
Dukungan finansial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk dana hibah yang dapat berupa aset seperti komputer, bukan hanya uang tunai, untuk meminimalkan penyelewengan. Koperasi juga dapat mengakses pinjaman jika layak secara bisnis.
Baca selengkapnya di sini....