Wagub Aceh Akui Pemprov Masih Bergantung Pada Dana Otsus, Bakal Dilanjut?

BANDA ACEH, DISWAY.ID -- Wakil Gubernur ACEH Fadhlullah mengklaim jika Pemerintahan Provinsi (Pemprov) masih bergantung pada pendanaan Otonomi Khusus (Otsus) ACEH.

Hal itu diungkapnya saat hadir langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Namun dalam forum itu Fadhlullah tak hanya menyinggung soal Dana Otsus saja.

BACA JUGA:Viral! Detik-detik Rampok Gasak HP Samsung Lipat di Toko HP Banda Aceh, Ini Ciri-ciri Pelaku!

BACA JUGA:Ini Kronologi Kecelakaan Mobil Kajari Aceh Jaya, Libas Hujan Berakhir di Gundukan

Ia juga menyoroti persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengangkatan tenaga PPPK.

“Hari ini kami diminta oleh Pimpinan Komisi II DPR RI untuk membahas empat hal penting. Intinya, kami telah menjelaskan secara lengkap apa yang dimintakan oleh pimpinan dan anggota Komisi II yang terhormat,” kata Fadullah di hadapan anggota dewan.

Fadhlullah menekankan bahwa Dana Otsus sangat vital bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Ia mendesak agar revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) segera disahkan tahun ini, mengingat masa berlaku Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027.

BACA JUGA:Viral! Warga Protes Sampah-sampah Pedagang Liar Simpang Rangkaya Berserakan di Pinggir Jalan

BACA JUGA:Harga Emas Antam-UBS-Galeri24 Turun Hari Ini, Di Aceh per 1 Mayam Jadi Segini!

“Aceh sangat bergantung pada Dana Otsus untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita berharap dukungan dari DPR RI agar perubahan UUPA ini bisa diselesaikan pada tahun 2025,” ujar Wagub Fadhlullah.

Dalam bidang kepegawaian, Fadhlullah memaparkan persoalan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menyebutkan bahwa 7.367 tenaga Non-ASN yang masuk dalam database BKN, sudah lulus PPPK Tahap I, sementara 4.895 lainnya belum lulus.

Sumber: