BANDA ACEH, DISWAY.ID -- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Aceh, M. Nasir memimpin rapat pertemuan bersama Aliansi Mahasiswa se-Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana pada Selasa, 13 Januari 2026.
Rapat ini digelar untuk menyesuaikan sinkronisasi data lapangan, kemudian membahas strategi apa saja yang akan diambil pemerintah untuk proses pemulihan daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi ini.
M. Nasir menyebut bahwa pertemuan ini sangat penting, aspirasi mahasiswa perlu didengar seksama terutama mengenai peningkatan status bencana yang seharusnya menjadi skala nasional.
BACA JUGA:Ditjen Dukcapil Kemendagri Jemput Bola Beri Pelayanan Publik di Lokasi Bencana Aceh
Menurutnya persoalan tersebut tidak mudah direalisasikan, pemerintah Aceh harus patuh terhadap prosedur dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Nasir mengatakan Pemprov Aceh sendiri sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk membangun kembali situasi yang terjadi beberapa daerah terdampak.
"Pemerintah Aceh terus bekerja maksimal. Saat ini, fokus kita adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak tertangani dengan baik melalui koordinasi lintas sektor," ujar M. Nasir.
Ia mengungkapkan, kondisi di pengungsian saat ini kondisi warga mulai membaik seiring masuknya berbagai bantuan.
BACA JUGA:Siswa SD-SMP di Banda Aceh Upgrade Kualitas Bahasa Inggris Lewat Program FVTP 2026
Semula, kata dia, tenda-tenda pengungsian terisi penuh hingga satu juta orang, kini dilaporkan hanya tersisa 155.000 jiwa yang masih bertahan.
Nasir merinci bahwa dampak bencana banjir dan longsor di Aceh secara keseluruhan mencapai 2,5 juta jiwa.
Kemudian Nasir juga menanggapi proses pencarian 31 korban yang masih dinyatakan hilang, namun prosesnya kini dihentikan.
Nasir tak menepis bahwa proses pencarian korban memang sudah sepenuhnya dihentikan setelah mengikuti seluruh tahapan SOP pencarian dan pertolongan.
BACA JUGA:ASN-75 Petugas DLH Aceh Besar Ikuti Tes Narkoba, Apa Hasilnya?
Optimalisasi penanganan yang sedang dilakukan Pemprov Aceh saat ini adalah membentuk sembilan klaster penanganan bencana yang melibatkan 150 Organisasi Masyarakat Sipil (CSO).