BANDA ACEH, DISWAY.ID -- Surat tembusan yang tujukkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh (Pemprov) kepada dua lembaga besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini jadi sorotan serius.
Sebagai informasi, surat permohonan bantuan bencana yang dibuat Pemprov Aceh, dikirim langsung kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).
Juru Bicara Pemprov Aceh Muhamad MTA bahkan membenarkan kop surat yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh.
BACA JUGA:Mualem Tegas Aceh Terbuka Terima Bantuan Asing, Tapi Sikap Pusat Bertolak Belakang
Menurutnya UNDP dan UNICEF menjadi dua lembaga yang berpengalaman terhadap bencana besar, seperti Tsunami Aceh 2004 lalu.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," terangnya.
BACA JUGA:November 2025, BTN Bukukan Laba Bersih Rp2,91 Triliun
Ternyata Mualem Tidak Tahu?
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya surat permohonan bantuan Aceh kepada UNDP dan UNICEF.
Mualem menyebut surat tersebut tidak pernah dibuat oleh Pemprov. Meski tak menyebut nama, surat itu dibuat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Saya tidak mengerti karena bukan kita yang buat. LSM yang buat," jelas Mualem usai hadir dalam sesi penyerahan bantuan dari Menteri Sosial RI di kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh pada Selasa, 16 Desember 2025.
Tak berhenti di situ. Surat yang tengah berpolemik itu, statusnya kembali diverifikasi kepada Mualem saat hendak meninggalkan kantornya.
BACA JUGA:Pertamina Pasok BBM untuk Mendukung Operasional RSUD Aceh Tamiang
Ia kembali secara tegas tak mengetahui adanya surat tersebut tembus ke PBB. Mualem mengatakan surat yang dikirim bukan untuk PBB melainkan LSM.
"Saya tidak tahu, saya nggak tahu apa-apa, bukan ke PBB tapi LSM yang ada di Aceh," tegasnya.
Sang Juru Bicara, Muhammad pun mencoba meluruskan informasi yang tengah menjadi sorotan pemerintah pusat itu.