PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih dua penghargaan bergengsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kontribusinya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. BNI dinobatkan sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan Pembentukan Program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi) Termasif, serta sebagai Mitra Kerja Sama Satuan Pendidikan Berbasis Agama Implementasi KEJAR Terbaik.
Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2025 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, dengan penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Direktur Operations BNI Ronny Venir mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan BNI dalam memperluas akses serta pemerataan edukasi keuangan.
“Literasi keuangan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola keuangannya. Dengan begitu, mereka bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijak,” ujar Ronny dalam keterangan tertulis
Sejalan dengan strategi OJK, BNI aktif menginisiasi pembentukan Duta Literasi di berbagai wilayah operasional. Program ini bertujuan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, mulai dari pemahaman keuangan dasar, risiko keuangan, hingga literasi keuangan berbasis pendidikan keagamaan seperti di madrasah dan pesantren.
Ronny menambahkan, BNI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara merata dan tepat sasaran.
“BNI berkomitmen menjadi mitra strategis OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara masif, merata, dan tepat sasaran dengan memperluas pemahaman masyarakat tentang keuangan yang sehat dan aman,” tuturnya.
Melalui program-program tersebut, BNI berharap dapat mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (*)