Namun kata Dewi, potensi besar ini belum diimbangi dengan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal.
"Dari 64,19 juta UMKM yang ada, belum sampai 1 juta yang bersertifikat halal. Data hingga 20 Desember 2024 mencatat baru 5,7 juta produk yang bersertifikasi halal. Inilah tantangan besar kita. Pelaku usaha harus lebih memahami bahwa sertifikasi halal adalah investasi penting untuk menambah kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas," papar Dewi.
BPJPH sendiri menargetkan untuk membagikan 1,2 juta sertifikat halal gratis pada tahun 2025. Kadin DKI Jakarta juga siap berperan aktif dalam mensosialisasikan program ini kepada UMKM binaannya.
“Kami optimis langkah ini akan membantu mencapai target sertifikasi halal sebanyak 1,1 juta produk di tahun 2025,” tambah Dewi.
Sementara itu, Haikal Hassan menekankan bahwa sertifikasi halal memiliki berbagai kategori biaya, mulai dari gratis untuk usaha mikro hingga Rp12,5 juta untuk usaha besar.
“Kadin telah berinisiatif mendukung program sertifikasi halal bahkan sebelum aturan ini berlaku penuh pada Oktober 2026. Ini menunjukkan bahwa Kadin selalu selangkah di depan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandas Haikal.
Dengan adanya program ini, diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal di Indonesia.
Kolaborasi antara Kadin dan BPJPH menjadi langkah strategis dalam memperkuat industri halal nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.