BACA JUGA:Upaya Gubernur Hadirkan Bhayangkara FC Tanpa APBD Diapresiasi
BACA JUGA:Kronologi Polisi Tertembak Pengedar Narkoba Usai Baku Tembak di Aceh Timur, Pelaku Berhasil Lolos!
“Kami berharap ada perhatian lebih agar Non-ASN di Aceh yang belum lulus dan belum terdata tetap diberi kesempatan diangkat sebagai PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu, dengan dukungan anggaran yang memadai,” kata Wagub Fadhlullah.
Fadhlullah juga menginformasikan bahwa para tenaga Non-ASN yang belum lulus akan mengikuti Seleksi PPPK Tahap II melalui sistem CAT-BKN pada 2–4 Mei 2025.
Fadhlullah mengatakan bahwa Pemerintah Aceh akan segera menyosialisasikan hasil-hasil rapat dari RDP dengan DPR RI ke seluruh daerah di Aceh.
"Rapat hari ini menghasilkan sejumlah masukan dari pimpinan DPR RI, Menteri, dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
BACA JUGA:Peringatan Serius BMKG, Cuaca Aceh Hari Ini Buruk: Ini Wilayah yang Harus Diwaspadai
BACA JUGA:Lampung Dilirik Jadi Proyek Percontohan Pertanian Modern oleh Investor Tiongkok
"Kami akan segera menindaklanjutinya dan menyosialisasikan penerapan undang-undang tersebut ke daerah-daerah," tuturnya.
Ia menambahkan, dukungan dari DPR RI sangat penting untuk mempercepat pembangunan di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Aceh.
"DPR RI memberikan solusi terbaik untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Aceh," tegas Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Aceh, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,36%, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,64%, serta pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 4,66%.
Namun, ia mengakui bahwa tantangan ke depan masih besar, terutama di sektor pengurangan ketergantungan terhadap Dana Otsus dan peningkatan iklim investasi di daerah